
JAKARTA | KindoNews.com – Disegelnya temuan Ribuan Paket sembako oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Seribu yang diduga akan dibagikan ke warga untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Pilgub Jakarta 2024 di beberapa pulau pada Senin 25 November 2024 jelang pencoblosan, merupakan bukti bahwa masih adanya praktek-praktek curang dan melanggar aturan, hukum dan perundang-undangan.
Hal tersebut disesalkan oleh tokoh kritis dari tanah Betawi Jalih Pitoeng. Saat ditemui usai menunaikan sholat Jum’at dibilangan Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, sosok pemimpin lembaga pegiat anti korupsi ini sangat menyesalkan hal tersebut masih saja terulang kembali.
“Ini adalah pristiwa yang sangat un-edukatif bagi proses perjalanan bangsa ini” ungkap Jalih Pitoeng, Jum’at (29/11/2024).
“Kita adalah negara yang besar. Negara yang menganut sistem musyawarah berdasarkan Pancasila yang dirumuskan dalam undang-undang dasar 1945 yang asli” lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
“Sehingga jangan Racuni dan bodohi rakyat untuk ikut serta merusak tatanan demokrasi” tandas Jalih Pitoeng.
Jalih Pitoeng juga mengatakan bahwa politik uang dan bagi-bagi sesuatu agar mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan sebuah tindakan kejahatan pemilu dalam hal ini pemilukada atau pilkada.
Menurut ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) yang saat ini sedang gigih mendesak pihak Kejaksaan Tinggi DKI untuk bersih-bersih di pemerintahan provinsi DKI Jakarta, bahwa memberi iming-iming kepada calon pemilih dalam setiap kontestasi adalah salah satu tindakan pembodohan dan pemiskinan yang dipelihara.
“Cara-cara tersebut, disamping tidak mendidik, melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, juga merupakan kejahatan pemilu yang harus segera dihentikan” kata Jalih Pitoeng.
Saat ditanya oleh awak media tentang bagaimana cara menghentikannya, penggagas sekaligus ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) ini mengajak rakyat untuk tidak memilih para Paslon yang terindikasi melakukan kecurangan.
“Oleh karena itu saya menghimbau bahkan meminta kepada rakyat untuk tidak memilih calon pemimpin yang terindikasi melakukan cara-cara yang curang dalam pemilihannya” pinta Jalih mengungkapkan.
Didesak soal laporannya ke BAWASLU tentang adanya dugaan aliran dana ke salah satu paslon cagub cawagub DKI Jakarta yang disinyalir berasal dari dana judi online, dirinya mengatakan bahwa telah ada surat dari BAWASLU.
“Oh soal laporan kami tentang judi online, tadi saya dikabari ada surat dari BAWASLU” jawab Jalih Pitoeng.
“Kami dari FORMASI berharap agar laporan tersebut segera ditindak lanjuti dan segera diberi sanksi” lanjut Jalih Pitoeng.
“Apalagi ini soal judi. Selain dilarang oleh agama, judi juga dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Apalagi jika dana tersebut digunakan untuk memenangkan salah satu Paslon pilkada di tanah Betawi. Apa jadinya negeri ini nanti” Jalih Pitoeng balik bertanya.
Sebelumnya diketahui bahwa anggota Bawaslu Kepulauan Seribu Ulil Amri mengungkapkan, sembako pertama yang ditemukan berada di Pulau Sabira. Total, terdapat 15 bal disimpan di gudang dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas.
“Paket sembako tersebut disimpan dan dikunci dalam gudang salah satu rumah warga dan kunci tersebut telah diserahkan ke Pengawas TPS (PTPS) Pulau Sabira,” kata Ulil sebagaimana dilansir beberapa media, Selasa (26/11/2024).
Selanjutnya, ditemukan sembako di Pulau Untung Jawa. Sembako tersebut telah diamankan dan disimpan di salah satu rumah warga.
Kemudian, ditemukan sembako di Pulau Kelapa. Beberapa paket sembako telah diamankan oleh Panwascam Kepulauan Seribu Utara.
Terakhir, ditemukan sembako di Pulau Pari usai mendapatkan laporan dari Panwaslu Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Akhirnya, sembako tersebut disimpan di salah satu rumah warga.
“Kuncinya (diserahkan) ke pengawas dalam hal ini Panwascam Kepulauan Seribu Selatan,” pungkasnya.
Dalam menyikapi berbagai pristiwa kecurangan pemilu dengan berbagai cara, Jalih Pitoeng yang mengimpikan pemilu itu dilakukan dengan cara-cara yang bersih dan demokratis, meminta semua pihak agar sepakat untuk menolak apapun bentuk kecurangan pemilu.
“Karena, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang baik, bersih, jujur, amanah dan pro rakyat, jika dalam proses pergantian kekuasaan ini dilakukan dengan cara-cara yang curang dan tidak bermartabat” tandas Jalih Pitoeng.
“Bahkan sangat mungkin apa yang diterima oleh rakyat saat pilkada, jauh tidak seberapa dibanding kerugian dan kemiskinan yang diderita akibat telah melahirkan koruptor-koruptor baru” pungkas Jalih Pitoeng.(KN)