
JAKARTA | KindoNews – Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak 2024 usai sudah dilaksanakan diseluruh tanah air. Kecuali satu yang tersisa di Jakarta dan terdengar hingar bingar akan memasuki babak baru yaitu putaran kedua.
Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan undang-undang jika diantara para Paslon tidak ada yang mampu meraih perolehan suara 50% lebih dalam kontestasi pilkada Jakarta pada putaran pertama.
Selain menyisakan beban untuk menghadapi 2 putaran, nampaknya kubu 03 pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga harus secara bersamaan menghadapi BAWASLU RI terkait statment mantan menteri komunikasi dan informasi Budi Arie Setiadi yang mengatakan adanya aliran dana yang berasal dari judi online ke kubu 03.
Jalih Pitoeng selaku ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), membenarkan adanya tanggapan dari BAWASLU RI atas aduan dan laporannya yang bersamaan dengan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Benar itu” kata Jalih Pitoeng saat ditanya awak media tentang perkembangan laporannya ke BAWASLU RI.
“FORMASI dapat surat balasan yang ditandatangani oleh pak Rahmat Bagja atas laporan dan pengaduan yang kami sampaikan ke BAWASLU RI” jawab Jalih Pitoeng, Sabtu (07/11/2024).
“Oleh karena itu kita tetap konsisten untuk mendesak BAWASLU RI segera membongkar dugaan adanya skandal tersebut” pinta Jalih Pitoeng.
Ketua FORMASI yang saat ini juga sedang mendorong Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lakukan bersih-bersih terhadap korupsi inipun meminta agar BAWASLU RI segera menindak tegas jika dugaan aliran dana judi online ke kubu 03 tersebut terbukti.
“Kita minta agar BAWASLU RI segera memeriksa sekaligus memberi sanksi jika aliran dana judi online tersebut terbukti” pinta Jalih Pitoeng menegaskan.
“Kami FORMASI tidak mengenal kompromi dengan korupsi dan judi” imbuh Jalih Pitoeng seraya menunjuk kaos yang dikenakannya.
“Seperti halnya saat ini kami juga sedang mengawal, sekaligus mendesak Kejati DKI Jakarta yang sudah hampir 2 bulan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta meminta keterangan para pihak secara intensif terkait dugaan kuat adanya tindakan korupsi dan manipulasi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang sedang menunggu hari ditetapkan tersangkanya” sambung Jalih Pitoeng menjelaskan.
“Artinya apa, artinya kita sepakat bahwa korupsi dan judi adalah musuh kita bersama dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini” kata Jalih Pitoeng.
“Apa jadi nya jika Korupsi dibiarkan dan dana judi digunakan untuk pemenangan pemilu dalam hal ini pilkada DKI Jakarta” tanya Jalih Pitoeng.(KN)