JAKARTA | Kindonews.com – Saat ditahan KPK, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dirinya ditahan.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dipersilakan untuk melapor dengan menyertakan bukti pendukung.
“Dipersilakan kepada siapa pun yang mengetahui adanya informasi dugaan korupsi untuk melapor dengan membawa bukti pendukungnya. Selanjutnya akan diproses verifikasi dan telaah sesuai aturan yang berlaku,” kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (22/02/2025).
Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Hasto menyampaikan harapannya agar KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, termasuk dengan memeriksa keluarga Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka,” ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/02/2025).
Ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Jalih Pitoeng menyambut positif ucapan Hasto dan Tessa Mahardhika.
“Kami FORMASI sangat mendukung apa yang disampaikan mas Hasto” ungkap Jalih Pitoeng.
“Bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi” sambungnya menegaskan.
“Mohon maaf tidak bermaksud membela mas Hasto, tapi jika kasus suap yang kental nuansa politisnya dan hanya bernilai ratusan juta saja dikejar, lalu bagaimana dengan kasus-kasus besar korupsi lainnya” sambung Jalih Pitoeng seraya bertanya.
“Jangan karena beda pandangan politik serta pecah kongsi kekuasaan, lalu orang-orang tersebut kita kejar kasusnya. Sementara yang menjadi kolega, kita biarkan korupsi merajalela” Jalih Pitoeng mengingatkan.
Ketua FORMASI ini juga menyinggung tentang perkembangan dan nasib laporan Ubaedillah Badrun ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan korupsi keluarga Jokowi.
“Selain kasus Harun Masiku yang sekian lama beku disaat hubungan kekuasaan Jokowi dan PDIP masih harmoni, lalu bagaimana soal laporan kang Ubed ke KPK tentang adanya dugaan gratifikasi dan korupsi keluarga Jokowi” tanya Jalih Pitoeng.
“Jika KPK hanya jadi alat kekuasaan dan tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi, maka bubarkan aja KPK karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan” pinta Jalih Pitoeng.
“Oleh karena itu marilah kita dukung KPK agar tidak tebang pilih, berani dan konsisten dalam tugasnya untuk melakukan pemberantasan korupsi” ajaknya.
“Karena KPK dibangun dengan ruh Reformasi yaitu untuk mencegah KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Bukan jadi tukang semprit” pungkas Jalih Pitoeng.(KN)