
JAKARTA | KindoNews.com – Pilkada Jakarta yang baru saja berlangsung penetapan hasil perolehan suara oleh KPUD DKI Jakarta, langsung mendapat reaksi dari masyarakat. Salah satunya adalah aktivis Betawi Jalih Pitoeng yang juga sempat viral akibat aksi-aksinya di BAWASLU RI pada pilpres 2019 silam.
Sosok yang gigih melawan pemilu curang dan berujung pada penangkapan dirinya karena tuduhan makar dan otak perencanaan penggagalan pelantikan presiden Jokowi 20 Oktober 2019 lalu ini, membenarkan bahwa dirinya akan memimpin Aksi Akbar Bela Demokrasi di BAWASLU dan KPK RI.
“Benar bahwa kita akan menggelar aksi Akbar Bela Demokrasi di dua tempat yang berbeda” ungkap Jalih Pitoeng, Selasa (10/12/2024).
“Yang pertama di BAWASLU RI dan selanjutnya di KPK RI” lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
Jalih Pitoeng mengatakan bahwa aksi tersebut adalah dalam rangka menjaga dan membela demokrasi agar bisa berjalan dengan baik, jujur, adil dan bermartabat sebagai sebuah proses pergantian kepemimpinan secara konstitusional.
“Kita ingin demokrasi kita ini murni, bersih tanpa ada cela apalagi kecurangan dan kejahatan pemilu dalam hal ini Pilkada” kata Jalih Pitoeng.
Ditanya apa tuntutan aksi tersebut, ketua FORMASI sekaligus koordinator aksi, Jalih Pitoeng menyampaikan ada dua tuntutan aksi.
“Ada dua tuntutan kami. Yang pertama, sesuai dengan surat balasan dari ketua BAWASLU RI pak Rahmat Bagja kepada kami FORMASI, Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Judi beberapa hari lalu, kami mempertanyakan sekaligus mendesak BAWASLU RI untuk memeriksa sekaligus memberi sanksi kepada salah satu Paslon pada Pilkada Jakarta yang disinyalir atau diduga ada aliran dana yang berasal dari judi online sebagaimana yang telah disampaikan oleh mantan menteri Kominfo Budi Arie Setiadi” jawab Jalih Pitoeng memaparkan.
“Yang kedua, menyikapi tidak optimalnya pilkada Jakarta karena rendahnya partisipasi masyarakat serta banyaknya calon pemilih yang tidak mendapat undangan untuk mencoblos, maka kita mendesak KPK RI untuk segera memeriksa ketua KPUD DKI Jakarta tentang penggunaan anggaran negara guna mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada khususnya pilkada DKI Jakarta” lanjut Jalih Pitoeng menjelaskan.
Jalih Pitoeng juga mengatakan bahwa aksi yang rencananya akan digelar pada Jum’at esok akan dihadiri oleh para pembela demokrasi.
“Insya Allah aksi ini akan dihadiri oleh para pembela demokrasi” kata Jalih Pitoeng.
“Dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat para pembela demokrasi untuk hadir dan mendukung aksi ini” sambungnya mengajak.
Selain itu, Jalih Pitoeng juga menyampaikan bahwa dirinya tidak peduli siapapun yang akan menang dalam pilkada. Dia akan menerima apapun hasilnya asalkan semua itu dilaksanakan dengan baik, benar, jujur dan adil serta tanpa ada kecurangan dan pelanggaran terhadap aturan, hukum serta perundang-undangan.
“Karena ini bukan hanya sekedar siapa menang siapa kalah. Tapi demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan. Sehingga tidak dibenarkan pilkada ini dilakukan dan atau dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar aturan, hukum dan perundang-undangan. Kecuali orang-orang yang tidak bertuhan” Jalih Pitoeng menandaskan.
“Apalagi jika benar bahwa ada aliran dana judi yang digunakan untuk pemenangan salah satu paslon. Maka BAWASLU wajib mendiskualifikasi jika terbukti. Karena jika hal ini diabaikan, berarti demokrasi kita bukan demokrasi Pancasilais. Apa jadinya negeri ini nanti?” pungkas Jalih Pitoeng seraya melempar tanya.(Dig)