Jelang Pilkada Jakarta, Jalih Pitoeng Harap Tidak Ceburkan BAMUS Betawi dalam Politik Praktis!

Spread the love

JAKARTA | KindoNews – Masyarakat Jakarta akan merayakan pesta demokrasi jelang Pilkada Jakarta dalam memilih 3 pasang calon gubernur dan Wakil Gibernur yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Usai pendaftaran dan proses penetapan calon oleh KPUD DKI Jakarta, kini sudah tergambar ada 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Diketahui yang pertama mendaftar adalah pasangan perseorang atau independen yaitu Dharma Pongrekun-Kun Wardana, kemudian disusul oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Rabu pagi, 28 Agustus 2024 yang disusul siang harinya oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Dari ketiga pasangan calon tersebut, pendiri sekaligus ketua Jalih Pitoeng Centre, telah mengamati sekaligus berharap agar tidak lagi terjadi sentimen agama dan politisasi yang digunakan pada massa kampanye maupun masa pencoblosan.

“Kita berharap jangan ada lagi sentimen agama yang digunakan dalam kampanye nanti” ungkap Jalih Pitoeng usai menghadiri Finalisasi Fit and Proper Test Calon BPK di Komisi 11 DPR RI, Senin (02/09/2024).

Muhamad Supriadi (kedua dari kiri) salah satu kandidat calon Pimpinan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia, Senin 2 September 2024

“Jangan sampai hanya gara-gara Pilkada bangsa kita jadi terpecah belah dan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik secara nasional” lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Kita masih ingat betul bagaimana dulu terjadi pembelahan masyarakat warga Jakarta pada pilgub sebelumnya antara pendukung Ahok dan pendukung Anies Baswedan kala itu” Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jangan sampai pristiwa itu terulang kembali” pinta Jalih Pitoeng penuh harap.

“Marilah kita jaga pluralisme dan kebhinekaan demi terpeliharanya nilai-nilai persatuan yang berfalsafah Pancasila dan terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” sambung Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih Pitoeng, kontestasi Pilkada 2024 ini akan jauh lebih kondusif. Karena diantara kandidat tidak ada yang mendominasi dukungan yang berpotensi memainkan isyu agama.

“Biarlah pilkada ini berjalan sebagaimana mestinya menurut peraturan, hukum dan perundang-undangan. Terutama undang-undang tentang Pilkada” kata Jalih Pitoeng.

Ditanya mengapa Anies tidak masuk dalam kontestasi Pilkada kali ini, Jalih Pitoeng menjawab semua itu urusan partai pengusung dan sudah melalui proses sebagaimana mestinya.

“Semua proses ini kan sudah berjalan. Kemudian sudah didaftarkan dan sebentar lagi KPUD DKI akan menetapkan termasuk nomor urut paslon” papa Jalih Pitoeng.

“Soal Anies tidak diusung, sudah tanya para ketua umum partai belum?, para ketua umum partailah yang memilik kapasitas untuk menjawabnya” Jawab Jalih Pitoeng balik bertanya.

Ditanya bagaimana mengenai para pendukung Anies yang kecewa karena tidak ikut dalam Pilkada kali ini, sosok anak Betawi yang kritis namun objektif ini menyerahkan kepada pendukung itu sendiri.

“Semua itu terserah kepada saudara-saudara kita warga Jakarta para calon pemilih” jawab Jalih Pitoeng.

“Masa kita mau kondangan ame nyang bukan jadi penganten” tambah Jalih Pitoeng dengan dialek khas Betawinya.

“Politik ini memang bukan matematik. Tapi rasionalitas juga penting. Agar kita tidak terkooptasi dengan pola berpikir dan bersikap serta bertindak dengan mengedepankan emosionalitas semata” kata Jalih Pitoeng.

“Kejernihan hati, kecerdasan berpikir dan kedewasaan berpolitik, akan menjadikan kita objektif dalam menilai, santun dalam berucap, arif dalam bersikap serta bijak dalam bertindak. Termasuk menentukan sikap politik kita dalam pilkada Jakarta” sambung Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu, kita harus bisa menerima realita politik yang ada” imbuh Jalih Pitoeng.

“Kalau soal kecewa, saya secara pribadi sudah gerawakan dimedia untuk meminta agar salah satu anak Betawi yang punya kompetensi agar diikutsertakan dalam kontestasi. Tapi peraturan dan perundang-undangan serta partai punya keputusan lain. Dan itulah sebuah proses berdasarkan perundang-undangan yang kita sepakati bersama” lanjut Jalih Pitoeng.

Selain itu, sosok anak Betawi yang mengidam-idamkan kaum Betawi bersatu dan mengapresiasi sekaligus mendukung lahirnya Generasi Betawi Bersatu (GEBBER) inipun meminta agar Bamus Betawi tidak terlibat dan terjebak kepentingan sesaat didalam pilkada Jakarta kali ini.

“Saya berharap semoga BAMUS BETAWI tidak terlibat agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis” pinta Jalih Pitoeng.

“Secara personalitas silahkan saja mendukung salah satu paslon. Tapi tidak secara institusional” tegas Jalih Pitoeng.

“Jika tetap memaksakan melibatkan Bamus Betawi, saya tidak ingin mengatakan pimpinan tersebut bodoh, tapi itu sebuah kecerobohan yang justru akan mem ‘bonsai’ perkembangan dan kemajuan serta kèbesaran sekaligus kemandirian Bamus Betawi itu sendiri” lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan secara tegas.

“Kecuali ada muatan-muatan pribadi untuk Melacurkan organisasi Bamus Betawi” imbuhnya pedas.

Ditanya soal kemenangan dan keberhasilan Anies, Jalih Pitoeng mengatakan bahwa tidak ada kemenangan dan keberhasilan yang diraih secara sendirian.

“Kemenangan Anies atas rivalnya Ahok pada pilgub kala itu kan harus kita akui secara objektif merupakan berkah dari muntahan suara dari warga yang kecewa dengan ucapan Ahok soal kasus Al Maidah. Tapi saya kira hal itu tidak akan terjadi pada pilkada kali ini” ungkap Jalih Pitoeng.

“Soal keberhasilan membangun Jakarta, siapapun gubernurnya, dengan mata anggaran yang hampir menembus 100 triliun, dipastikan akan mampu membuat Jakarta menjadi lebih mentereng” lanjut Jalih Pitoeng.

“Contoh misalnya JIS yang diklaim sebagai salah satu keberhasilan Anies, kagak juga lah. JIS itu yang saya tahu, sudah dicanangkan master plan nya sejak masih bernama Taman BMW. Yang merupakan tanah milik Pemda DKI hasil relokasi fasos dan fasum beberapa pengembang perumahan dikawasan Sunter dan Kelapa Gading” Jalih Pitoeng memaparkan.

“Artinya bahwa, tidak ada keberhasilan pembangunan sebuah kota, provinsi bahkan negara milik seseorang atau seorang pejabat saja. Dalam hal ini hanya Anies yang kala itu menjabat sebagai gubernur DKI yang merealisasikan pembangunan JIS” pungkas Jalih Pitoeng.(KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *