
JAKARTA | Kindonews.com – Sambut pemerintahan baru DKJ dibawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Jalih Pitoeng, minta Kejaksaan Tinggi DKJ segera lakukan bersih-bersih dari Korupsi di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan oleh ketua FORMASI Jalih Pitoeng usai memimpin pertemuan bersama para pemimpin sanggar dan pegiat seni budaya Betawi dibilangan Jakarta Selatan.
“Kita telah sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama” ungkap Jalih Pitoeng, Selasa (14/01/2025).
“Oleh karena itu, dalam rangka menyambut pemerintahan baru di Jakarta Baru, kita meminta agar Kajati DKI yang baru pak Patris Yusran Jaya untuk lakukan bersih-bersih seperti halnya pernah kami sampaikan pada pendahulunya yaitu pak Edi Margono beberapa bulan lalu” kata Jalih Pitoeng.
“Kita juga sangat mengapresiasi kerja keras Kejati yang telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penahanan terhadap terduga pelaku korupsi ratusan miliar di dinas Kebudayaan Jakarta” ungkap Jalih Pitoeng.
Jalih Pitoeng mengatakan bahwa ada dugaan kuat bahwa selain dari dinas Kebudayaan Jakarta, ada beberapa dinas lainnya di provinsi DKJ yang diduga telah terjadi korupsi dan manipulasi.
“Kita menduga kuat bahwa selain ditubuh dinas Kebudayaan, masih ada pada dinas-dinas lainnya yang terjadi korupsi” kata Jalih Pitoeng.
Ditanya siapa dan dinas apa saja, sosok yang konsisten terhadap komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi ini menjawab dengan bijak dan diplomatis.
“Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan menjawabnya” jawabnya singkat.
“Karena itu merupakan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan” lanjutnya.
Selain itu, Jalih Pitoeng juga menyinggung tentang anggaran pembangunan Jakarta yang berasal dari pajak rakyat untuk dipergunakan dengan baik, tepat guna dan akuntabel.
“Anggaran pembangunan Jakarta adalah milik rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur Jakarta” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Maka anggaran pembangunan tersebut harus dikelola dengan baik, tepat guna dan akuntabel” pinta Jalih Pitoeng.
“Agar tidak terulang kembali apa yang telah terjadi di dinas Kebudayaan selama ini” Jalih Pitoeng menandaskan.(Dig)