JAKARTA | Kindonews.com – Para kepala daerah yang berasal dari PDIP baik Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia tidak perduli dengan surat Ketua Umum PDIP Megawati yang menginstruksikan agar menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retret bagi Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang mulai hari Jumat 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.
Bagi kepala daerah yang baru saja dilantik bahwa ini adalah pemerintahan menyangkut pelayanan bagi masyarakat bukan untuk kepentingan politik praktis, ungkap sejumlah kepala daerah.
Seperti diketahui bersama bahwa surat instruksi yang ditanda tangani Megawati Soekarnoputri beredar luas dimedia sosial. Dimana surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 perihal Instruksi Harian Ketua Umum.
Dalam instruksi tersebut, Megawati meminta agar Menunda Perjalanan ke Magelang bagi para Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berencana menghadiri retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Bagi yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Tetap dalam Komunikasi Aktif
Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk selalu siaga dan menjaga komunikasi aktif, termasuk dalam kondisi stand by untuk menerima commander call.
Sementara Juru Bicara PDIP Guntur Romli saat dikonfirmasi instruksi Ketua Umum Megawati ikut membenarkan.
“Iya benar instruksi dari Ketua Umum”, ujar Romli.
Menyikapi instruksi tersebut, tokoh muda Betawi Jalih Pitoeng meminta agar Pramono Anung tetap memegang komitmen dan sumpah jabatannya sebagai gubernur terpilih yang baru saja dilantik.
“Kami meminta agar Bang Anung tetap memegang teguh komitmen serta sumpah jabatannya” ungkap Jalih Pitoeng, Jum’at (21/02/2025).
“Selain agenda tersebut (retret) bukan acara kepartaian, perlu digaris bawahi bahwa Pramono Anung dan Rano Karno itu dipilih oleh rakyat” Jalih Pitoeng menegaskan.
“Sebagai pejabat publik, selaku pemerintah daerah dalam hal ini gubernur DKI Jakarta, Bang Anung pasti lebih mementingkan kepentingan rakyat yang telah memilihnya” Jalih Pitoeng menandaskan.
Ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) ini juga berharap kepada para politisi harus membangun kesadaran secara nasional bagi para kepala daerah yang berasal dari partai politik.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah kesadaran nasional bagi para politisi yang berangkat dari berbagai partai politik, seharusnya wajib melepaskan atribusi kepartaian ketika dirinya menjadi pejabat dan bekerja demi kepentingan rakyat”
“Kalau tidak, bisa rusak negara ini. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah tidak mematuhi perintah presidennya” Jalih Pitoeng melempar tanya.
Aktivis kelahiran tanah Betawi yang dikenal kritis dan sedang gigih mendorong agar Indonesia menerapkan kembali UUD 1945 ini juga menegaskan bahwa Indonesia selaku penganut sistem presidensial dan bukan parlementer, tidak mengenal istilah “Kepala Daerah Oposisi”.
“Sesungguhnya Indonesia tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi. Karena kita penganut sistem presidensial bukan parlementer. Apalagi kepala daerah oposisi” kata Jalih Pitoeng menegaskan.(KN)